Medan (SPN)
Ketua DPD. Gabungan Perusahaaan Ekspor Indonesia ( GPEI ) Sumut H.B.P Rambe menyayangkan untuk sementara waktu pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebagai Hub menggantikan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
“Kami menyayangkan Departemen Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Hub menggantikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebab Pelabuhan Kuala Tanjung mempunyai potensi yang besar dalam perkembangan pertumbuhan ekspor di Sumatera Utara”. Ungkap Beliau kepada para wartawan saat dikunjungi di Kantor Sekretariat DPD. GPEI Sumut, Jl. Mangkubumi No. 11, Medan, Sumatera Utara (30/1)
Namun, H. B.P. Rambe memaklumi langkah bijak yang diambil oleh pemerintah mengingat Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat mempelajari arus keluar masuk barang khususnya dari KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) Sei Mangke dan Sumatera Utara secara umum serta banyaknya PR yang harus diselesaikan agar KEK Sei Mangke agar di minati oleh investor misalnya seperti harga gas Industri yang harus direalisasikan, sementara Bapak Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan penurunan harga gas Industri di sumatera utara.
Ditambah lagi peraturan Amerika Serikat cenderung proteksionis ditambah dengan belum pastinya arus uni eropa pasca keluarnya inggris dari keanggotaan uni eropa. Jadi bagaimana investor mau memindahkan atau mendirikan usahanya di KEK Sei Mangke dengan kondisi ekonomi global yang belum jelas
Ketua DPD. Gabungan Perusahaaan Ekspor Indonesia ( GPEI ) Sumut H.B.P Rambe menyayangkan untuk sementara waktu pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebagai Hub menggantikan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
“Kami menyayangkan Departemen Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Hub menggantikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebab Pelabuhan Kuala Tanjung mempunyai potensi yang besar dalam perkembangan pertumbuhan ekspor di Sumatera Utara”. Ungkap Beliau kepada para wartawan saat dikunjungi di Kantor Sekretariat DPD. GPEI Sumut, Jl. Mangkubumi No. 11, Medan, Sumatera Utara (30/1)
Namun, H. B.P. Rambe memaklumi langkah bijak yang diambil oleh pemerintah mengingat Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat mempelajari arus keluar masuk barang khususnya dari KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) Sei Mangke dan Sumatera Utara secara umum serta banyaknya PR yang harus diselesaikan agar KEK Sei Mangke agar di minati oleh investor misalnya seperti harga gas Industri yang harus direalisasikan, sementara Bapak Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan penurunan harga gas Industri di sumatera utara.
Ditambah lagi peraturan Amerika Serikat cenderung proteksionis ditambah dengan belum pastinya arus uni eropa pasca keluarnya inggris dari keanggotaan uni eropa. Jadi bagaimana investor mau memindahkan atau mendirikan usahanya di KEK Sei Mangke dengan kondisi ekonomi global yang belum jelas
