MedanBisnis - Medan. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera Utara (Sumut) pimpinan BP Rambe tetap memfokuskan pada peningkatan nilai ekspor, meski ada dualisme kepengurusan GPEI di Sumut.
Hal ini dikatakan Ketua GPEI Sumut, BP Rambe kepada wartawan didampingi beberapa pengurus GPEI Sumut lainnya seperti sekretaris, Sofyan Subang, Kepala Penelitian Suharil Latief, Wakil Ketua Bidang kerja sama luar negeri, Agus Darmawan dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Jonguran Simanjuntak, Selasa (28/2).
Dikatakannya, pihaknya akan tetap berjalan sesuai dengan bukti-bukti dan pengukuhan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pusat dan daerah bahwa GPEI yang dipimpin DPP Benny Sutrisno lah yang diakui pemerintah. Jika ada pihak lain mengatasnamakan GPEI, itu tidak dipermasalahkan dan tidak menganggu kegiatan organisasi atau ekspor. "Selama yang diakui pemerintah adalah GPEI adalah kami atau dibawah pimpinan Beni Sutrisno, maka jika ada yang lain mengakui GPEI tidak masalah," ucapnya.
Kepengurusan DPD GPEI Sumut yang sah dan diakui adalah kepengurusan di bawah pimpinan BP Rambe. Alasannya, kepengurusan DPD GPEI Sumut ini terdaftar di Kadin Sumut, dan DPP GPEI (di bawah pimpinan Benny Sutrisno) juga terdaftar di Kadin pusat.
Di mana, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1504/PDT-G/2009/PN Jakarta Selatan, menetapkan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) di bawah pimpinan Benny Sutrisno sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2009 adalah sah menurut hukum.
"Atas dasar itu, DPD GPEI Sumut pimpinan BP Rambe merupakan kepengurusan asosiasi yang sah, karena yang diakui DPP GPEI di bawah pimpinan Benny Sutrisno," paparnya.
Ditambahkan Sekjend DPP GPEI, Toto Dirgantoro melalui telepon menyatakan, dualisme kepengurusan GPEI hanya terjadi di Sumut, sedangkan di pusat serta daerah lainnya satu kepengurusan GPEI yang dibawah pimpinan Beny Sutrisno. "Tapi begitupun kami siap jika ada pihak yang ingin berkoalisi dengan kepengurusan sekarang, jika memang mau memimpin silakan tapi ikuti aturan yakni Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 yang direncanakan April 2012," katanya. BP Rambe tercatat telah puluhan tahun memimpin GPEI Sumut. (yuni naibaho)
