Ketua GPEI Sumut, H. B.P Rambe Sayangkan Tanjung Priok Jadi Hub Gantikan Kuala Tanjung

Medan (SPN)
Ketua DPD. Gabungan Perusahaaan Ekspor Indonesia ( GPEI ) Sumut H.B.P Rambe menyayangkan untuk sementara waktu pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan menunjuk Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebagai Hub menggantikan Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

“Kami menyayangkan Departemen Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Hub menggantikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebab Pelabuhan Kuala Tanjung mempunyai potensi yang besar dalam perkembangan pertumbuhan ekspor di Sumatera Utara”. Ungkap Beliau kepada para wartawan saat dikunjungi di Kantor Sekretariat DPD. GPEI Sumut, Jl. Mangkubumi No. 11, Medan, Sumatera Utara (30/1)

Namun, H. B.P. Rambe memaklumi langkah bijak yang diambil oleh pemerintah mengingat Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat mempelajari arus keluar masuk barang khususnya dari KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) Sei Mangke dan Sumatera Utara secara umum serta banyaknya PR yang harus diselesaikan agar KEK Sei Mangke agar di minati oleh investor misalnya seperti harga gas Industri yang harus direalisasikan, sementara Bapak Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan penurunan harga gas Industri di sumatera utara.

Ditambah lagi peraturan Amerika Serikat cenderung proteksionis ditambah dengan belum pastinya arus uni eropa pasca keluarnya inggris dari keanggotaan uni eropa. Jadi bagaimana investor mau memindahkan atau mendirikan usahanya di KEK Sei Mangke dengan kondisi ekonomi global yang belum jelas

Read More

GPEI dan Polmed Gelar Pelatihan Ekspor dan Kargo

MedanBisnis - Medan. Politeknik Negeri Medan (Polmed) didukung DPD GPEI Sumatera Utara (Sumut), belum lama ini mengadakan pelatihan dan tes uji kompetensi dokumen kargo. Pelatihan dan tes tersebut digelar dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku tidak lama lagi.

Menurut Faisal, Pengurus GPEI Sumut, melalui kuliah umum serta tes kompetensi tersebut diharapkan mahasiswa dan mahasiswi akan lebih mengerti akan proses ekspor maupun pengiriman barang.

"Diharapkan bisa lebih memahami dasar-dasar teori yang disampaikan oleh praktisi dari DPD GPEI Sumut S Pasaribu," jelasnya kepada MedanBisnis, kemarin.

Lebih jauh dikatakan dosen dari Polmed Agus Rangkuti, tujuan utama kerja sama ini didasarkan oleh minimnya pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi belakangan ini akan permasalahan ekspor maupun pengiriman barang.

"Sementara melihat data statistik yang ada, potensi ekspor dari Sumut maupun pengiriman barang dari Sumut sangat besar. Baik itu ekspor holtikultura, hasil alam dan industri. Atau pengiriman barang kebutuhan industri yang mendapatkan kemudahan dan supor pemerintah," jelas Agus.

Melihat materi yang menarik seputar ekspor maupun pengiriman barang, menurut Agus, memperoleh perhatian besar dari mahasiswa maupun mahasiswi Polmed. Perhatian tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti lebih jauh lagi.

Turut hadir saat pembukaan pelatihan dan tes tersebut digelar Ketua Jurusan Administrasi Niaga Nursiah Fitri dan dosen-dosen lainnya dari Polmed.

Pada kesempatan itu, dijelaskan Nursiah kalau Politeknik Negeri Medan juga menerima mahasiswa D1 untuk Ekspor Impor mulai tanggal 31 Agustus hingga 9 September mendatang. (rizanul)

Read More

Bank Harus Bangun Kemitraan Perguruan Tinggi

Medan, (Analisa). Perbankan harus membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara untuk mendorong mahasiswa terjun ke dunia bisnis.

Kemitraan dengan perguruan tinggi ini dinilai sangat strategis untuk mencetak  pelaku usaha  muda kreatif dan inovatif di masa mendatang.

“Dalam hal ini memang perlu campur tangan perbankan sebagai fasilitator di bidang pendidikan dan latihan atau diklat bidang bisnis”, kata praktisi bisnis Faisal kepada Analisa ,Rabu (26/8)

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jaya Wijaya Jakarta ini mengemukakan hal itu seusai memberi kuliah umum dan test kompetensi  bagi mahasiswa/i D-1 Ekspor-Impor  Politeknik Medan.

Faisal melihat di pulau Jawa hampir semua bank bekerja sama dengan perguruan tinggi.  

Sehingga banyak mahasiswa dari berbagai jurusan mampu berkiprah di sektor wirausaha, pertanian maupun tehnik.

Namun di Sumut katanya sedikit sekali lembaga keuangan yang siap menjalin kerjasama maupun sebagai fasilitator terhadap diklat yang  bermanfaat bagi generasi muda potensial ini.

“Saya mengapresiasi Politeknik Medan yang membuka jurusan Administrasi  Niaga serta memiliki  matakuliah  Perdagangan Ekspor-Impor”, ucap Faisal yang juga pengurus DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut ini.

Mahasiswa ini perlu terus dibina dan diberdayakan menjadi entrepreneur tangguh. Soalnya jumlah pengusaha  profesional Indonesia termasuk di Sumut masih sedikit dibanding dengan negara  kawasan ASEAN lainnya.

“Bayangkan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Persaingan ketat mengerikan.  Tak heran untuk profesi supir taksi pun mungkin  kita bisa ditaklukkan  warga asing”,  sebut Faisal

Justru itu tambah dia, basis generasi  wirausaha yang ada di sejumlah  perguruan tinggi jangan dilihat sebelah mata. Tapi gemblengkan mereka sesuai dengan disiplin ilmu.

“Selain perbankan, asosiasi  bisnis lainnya juga harus berperan aktif mendidik mahasiswa  agar mampun terjun di berbagai sektor usaha.  

Bukalah visi mereka ke depan”, pinta Faisal seraya mempertanyakan apa produk Medan sekarang yang  bisa mengimbangi  Bali dan Jawa. (bay)

Read More

GPEI Berharap Ekspor Konsumtif Diganti Manufaktur

MedanBisnis - Semarang. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah berharap ekspor barang konsumtif yang selama ini menjadi andalan Jateng bisa diganti dengan manufaktur sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi negara lain.

"Selama ini 60 persen dari seluruh komoditas yang diekspor oleh industri di Jawa Tengah merupakan barang konsumsi, dengan pelemahan kondisi ekonomi negara tujuan maka ekspor komoditas ini akan merasakan dampaknya secara langsung," kata Wakil Ketua GPEI Jawa Tengah Rio Rianto, di Semarang, Senin (8/6).

Menurutnya, negara yang mengalami pelemahan ekonomi cenderung mengurangi impor mereka terhadap barang konsumsi namun tidak pada barang manufaktur. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah berperan dalam meningkatkan volume ekspor barang manufaktur ke negara-negara tujuan ekspor yang akhir-akhir ini mengalami pelemahan ekonomi. "Kalau kondisinya tidak segera dibalik yaitu 60 persen menjadi ekspor manufaktur dan 40 persen ekspor konsumsi maka ekonomi kita juga akan terhambat karena volume ekspor jadi menurun," katanya.

Pihaknya berharap agar Pemerintah segera memutuskan komoditas manufaktur seperti apa yang layak diekspor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas pangsa pasar komoditas manufaktur yang selama ini sudah diekspor dan membuat komoditas yang selama ini hanya laku di pasaran domestik menjadi laku di pasaran asing. "Harus dicari komoditas yang berpotensi dialihkan dari pangsa pasar domestik ke ekspor, dengan demikian semakin banyak produk dari Jateng yang dapat diekspor," katanya.

Sementara itu, pihaknya mengakui, pelemahan kondisi ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor salah satunya Tiongkok sebagian merupakan dampak dari penguatan mata uang dolar Amerika Serikat. Pelemahan tersebut juga dirasakan oleh Indonesia yaitu terlihat dari nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS terus memperlihatkan pelemahan. "Memang penguatan rupiah ini menguntungkan para eksportir, tetapi tidak selamanya demikian karena kalau naik turun seperti ini akan memengaruhi cashflow industri," katanya. (ant)

Read More

GPEI Gelar Pelatihan Handling Cargo Ekspor

MedanBisnis - Medan .Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Sumut menggandeng Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut menggelar pelatihan Handling Cargo Ekspor di Medan.

Ketua GPEI Sumut BP Rambe, mengungkapkan, pelatihan yang akan dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman eksportir soal tahapan-tahapan dalam pengiriman barang ke luar negeri. "Pelatihan ini semacam pembekalan untuk para eksportir untuk lebih memahami masalah-masalah teknis di lapangan," katanya kepada wartawan, di Medan, Senin (18/8).

Menurut dia, sejauh ini pemahaman eksportir soal hal-hal teknis dalam proses pengiriman seperti kelancaran arus barang, pananganan saat masih di pelabuhan hingga komponen-komponen pembiayaan masih sangat minim.

Ditambahkan Sekretaris GPEI Sumut Sofyan Subang, minimnya pemahaman eksportir karena selama ini banyak pengusaha yang lebih memilih mengekspor barang menggunakan jasa perusahaan EMKL atau perusahaan pengguna jasa kepabeanan (PPJK) dengan menggunakan semacam bisnis borongan. "Jadi, semua proses ekspor, termasuk hal-hal teknis lebih banyak diketahui oleh perusahaan-perusahaan itu," jelasnya.

Pihaknya menargetkan, pelatihan yang dilangsungkan selama dua hari tersebut dihadiri sedikitnya 30 eksportir asal Sumut. Untuk meningkatkan pemahaman, pihaknya akan memberikan pelatihan soal prosedur pengawasan kargo melalui pelabuhan, kebijakan pelabuhan dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor, pengawasan ekspor terhadap kargo tumbuhan dan hewan, peranan perbankan untuk ekspor pelabuhan, prosedur dan tata cara menggunakan surat keterangan asal (SK) online serta penanganan kontainerisasi kargo ekspor.

"Selain GPEI dan Disperindag Sumut, pelatihan ini juga melibatkan sejumlah instansi terkait di antaranya Bea Cukai, Otorita Pelabuhan, Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta Bank Devisa yang menyoroti soal pembiayaan ekspor," jelasnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya kegiatan ini, aktivitas ekspor di Sumut semakin berkualitas dan menghasilkan kinerja positif. Dampaknya, perkembangan usaha kian pesat, devisa negara pun diharapkan bertambah. Rencananya, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara reguler dengan merangkul para eksportir yang bermain di Sumut.

Read More

GPEI Sumut Kubu BP Rambe Tetap Fokus Tingkatkan Ekspor

MedanBisnis - Medan. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumatera Utara (Sumut) pimpinan BP Rambe tetap memfokuskan pada peningkatan nilai ekspor, meski ada dualisme kepengurusan GPEI di Sumut.

Hal ini dikatakan Ketua GPEI Sumut, BP Rambe kepada wartawan didampingi beberapa pengurus GPEI Sumut lainnya seperti sekretaris, Sofyan Subang, Kepala Penelitian Suharil Latief, Wakil Ketua Bidang kerja sama luar negeri, Agus Darmawan dan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Jonguran Simanjuntak, Selasa (28/2).

Dikatakannya, pihaknya akan tetap berjalan sesuai dengan bukti-bukti dan pengukuhan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pusat dan daerah bahwa GPEI yang dipimpin DPP Benny Sutrisno lah yang diakui pemerintah. Jika ada pihak lain mengatasnamakan GPEI, itu tidak dipermasalahkan dan tidak menganggu kegiatan organisasi atau ekspor. "Selama yang diakui pemerintah adalah GPEI adalah kami atau dibawah pimpinan Beni Sutrisno, maka jika ada yang lain mengakui GPEI tidak masalah," ucapnya.

Kepengurusan DPD GPEI Sumut yang sah dan diakui adalah kepengurusan di bawah pimpinan BP Rambe. Alasannya, kepengurusan DPD GPEI Sumut ini terdaftar di Kadin Sumut, dan DPP GPEI (di bawah pimpinan Benny Sutrisno) juga terdaftar di Kadin pusat.

Di mana, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1504/PDT-G/2009/PN Jakarta Selatan, menetapkan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) di bawah pimpinan Benny Sutrisno sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

"Atas dasar itu, DPD GPEI Sumut pimpinan BP Rambe merupakan kepengurusan asosiasi yang sah, karena yang diakui DPP GPEI di bawah pimpinan Benny Sutrisno," paparnya.

Ditambahkan Sekjend DPP GPEI, Toto Dirgantoro melalui telepon menyatakan, dualisme kepengurusan GPEI hanya terjadi di Sumut, sedangkan di pusat serta daerah lainnya satu kepengurusan GPEI yang dibawah pimpinan Beny Sutrisno. "Tapi begitupun kami siap jika ada pihak yang ingin berkoalisi dengan kepengurusan sekarang, jika memang mau memimpin silakan tapi ikuti aturan yakni Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 yang direncanakan April 2012," katanya. BP Rambe tercatat telah puluhan tahun memimpin GPEI Sumut. (yuni naibaho)

Read More

GPEI Sumut Pimpinan BP Rambe Dinyatakan yang Sah

Medan Bisnis - Medan. Perihal adanya dualisme kepemimpinan ditubuh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) di Sumaetra Utara antara pimpinan BP Rambe dan pimpinan Khairul Mahalli terjawab sudah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPEI di bawah kepemimpinan Benny Sutrisno yang dinyatakan sebagai asosiasi eksportir satu-satunya di Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan, telah menyampaikan penjelasannya.

Dalam surat DPP GPEI yang disampaikan ke sejumlah instansi kepelabuhanan di Sumatera Utara, termasuk ke PT Pelindo I Medan, menjelaskan, bahwa kepengurusan DPD GPEI Sumut yang sah dan diakui adalah kepengurusan di bawah pimpinan BP Rambe. Alasannya, kepengurusan DPD GPEI Sumut ini terdaftar di Kadin Sumut, dan DPP GPEI (di bawah pimpinan Benny Sutrisno) yang juga terdaftar di Kadin pusat.

Di mana, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1504/PDT-G/2009/PN Jakarta Selatan, menetapkan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) di bawah pimpinan Benny Sutrisno sebagai Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

"Atas dasar itu, DPD GPEI Sumut pimpinan BP Rambe merupakan kepengurusan asosiasi yang sah, karena yang diakui DPP GPEI di bawah pimpinan Benny Sutrisno," papar Drs Sofian Subang Rahman, Sekretaris DPD GPEI Sumut di bawah kepemimpinan BP Rambe. Dengan adanya pernyataan DPP GPEI pusat itu, tambah Sofian, berarti kepengurusan DPD GPEI Sumut di bawah kepemimpinan Khairul Mahalli adalah tidak sah. 

Dalam percakapannya dengan MedanBisnis, Rabu (21/6), Sofian didampingi Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan Dr Budi Pudjastowo. Juga hadir Sekretaris Wilayah DPD APBM Sumut, H Ramdan Damir SH. Sofian menyatakan, penjelasan ini perlu disampaikan, mengingat masyarakat dunia usaha terkait dengan kegiatan ekspor di daerah ini selalu mempertanyakan keberadaan kepengurusan DPD GPEI Sumut yang sah dan diakui oleh Kadin Sumut.

Meski sudah tidak diakui dan bukan sebagai DPD GPEI Sumut yang sah, ungkap Sofian, kepengurusan GPEI Sumut pimpinan Khairul Mahalli selalu membuat statemen dan kegiatan yang cukup meresahkan kalangan eksportir Sumut yang bernaung di DPD GPEI Sumut pimpinan BP Rambe.

Salah satu pernyataan Khairul Mahalli yang dianggap tidak pada porsinya disampaikan ketika sejumlah asosiasi kepelabuhanan di Sumut sekembali melakukan studi banding dari Makassar belum lama ini. Asosiasi yang melakukan studi banding adalah sejumlah pengurus dari DPW APBMI Sumut pimpinan HS Yardin Siregar, DPC INSA Medan (pimpinan Hendra), DPD GPEI Sumut (pimpinan BP Rambe), DPD GINSI Sumut (pimpinan Khairul Mahalli), DPW Gafeksi/INFA Sumut (pimpinan Rizal Nisfan) dan dari Pelindo I Belawan.

"Yang agak terlalu maju dari pernyataan Kahirul Mahalli, bahwa dia menyatakan sebagai pimpinan GPEI Sumut telah memprakarsai kunjungan studi banding tersebut ke Makassar," ungkap Sofian. Padahal timpal Dr Budi Pudjastowo, kapasitas Khairul dalam kunjungan itu sebagai Ketua DPD GINSI Sumut, dan tak ada kaitan dengan DPD GPEI Sumut.

Yang tidak etisnya lagi, lanjut Budi, Khairul masih dengan embel-embel sebagai Ketua GPEI Sumut, memberikan pernyataan perihal terkait dengan masalah pelayanan kepelabuhanan Belawan. "Jika pernyataan itu membawa bendera DPD GINSI Sumut yang dipimpinnya, tak menjadi persoalan," kata Sofian. Tapi, tambahnya, dia mengatasnamakan DPD GPEI Sumut. Padahal paparnya lagi, Kadin Sumut sudah tak mengakui keberadaan DPD GPEI Sumut versi pimpinan Khairul Mahalli. 

Pernyataan seperti itu kata Sofian, tidak hanya sebatas pada kegiatan itu saja, tapi pada even-even lainnya. Terutama yang menyangkut masalah kepelabuhanan Belawan, Khairul dengan mengatasnamakan Ketua DPD GPEI Sumut selalu memberikan penjelasan kepada pers. "Selain pembohongan, cara ini jelas merugikan kepengurusan DPD GPEI Sumut yang sah dan diakui," tegas Sofian. (bambang sulaksono)

Read More